• Jokowi/Amin 34.895

    91.80%

    Prabowo/Sandi 3.115

    8.20%

  • Gerindra 2.283

    6.08%

    PKB 4.178

    11.13%

  • Golkar 2.495

    6.65%

    PDIP 3.034

    8.08%

  • Nasdem 3.656

    9.74%

    PKPI 2.541

    6.77%

  • Berkarya 2.522

    6.72%

    PKS 2.380

    6.34%

  • Perindo 1.383

    3.69%

    PPP 771

    2.05%

  • Demokrat 3.698

    9.85%

    PAN 1.195

    3.18%

  • Hanura 2.864

    7.63%

    PSI 1.667

    4.44%

  • Garuda 1.202

    3.02%

    PBB 1.659

    4.42%

logo
header-add

Wacana Pilpres oleh MPR

25 January 2021 143

Wacana_Pilpres_oleh_MPR.jpg

Beberapa waktu belakangan ini berkembang isu untuk mengamandemenkan UUD 1945 agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wacana  ini muncul ketika pertemuan antara Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj di kantor PBNU Jakarta pada 27 November 2019 yang lalu. 

Banyak pihak yang mendukung wacana ini, namun tidak sedikit juga yang menganggap wacana ini adalah langkah mundur dari proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat sejak tahun 1945 sampai pada pemilihan Presiden tahun 1999, proses pemilihan Presiden RI dilakukan oleh MPR sebagai mandataris rakyat. Selanjutnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2004 untuk pertama kalinya presiden RI dipilih langsung oleh rakyat. 

Hal ini terjadi setelah adanya amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001 dimana pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Diubah menjadi pasal 6a ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Berdasarkan amandemen UUD 1945 inilah, maka KPU sejak tahun 2004 sampai Pemilu 2019 telah mengelar Pilpres secara langsung oleh rakyat. Terhitung sudah 4 kali  Pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat. Jika wacana Pilpres kembali dipilih oleh anggota MPR atau lebih sering disebut sebagai pemilihan tidak langsung, maka Indonesia akan kembali berjalan mundur 15 tahun kebelakang. 

Selain itu, wacana ini juga secara tidak langsung mengurangi kedaulatan rakyat Indonesia, dimana rakyat tidak bisa lagi memilih secara langsung pemimpinnya. Pemilihan tidak langsung juga tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang asas Pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 22E ayat 1). 

Memang wacana amandemen ini muncul karena beberapa pihak merasa sistem Pemilu di Indonesia masih banyak kekurangannya. Adanya kelemahan dalam sistem Pemilu bukan berarti Indonesia harus kembali mundur ke belakang. Namun kita harus berani melangkah maju ke depan dengan berbagai upaya untuk menyempurnakan sistem Pemilu di Indonesia. Berbagai upaya, inovasi dan perbaikan sistem Pemilu yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk menyempurnakan sistem Pemilu yang ideal bagi seluruh rakyat Indonesia. (U.R.L)