• Jokowi/Amin 34.895

    91.80%

    Prabowo/Sandi 3.115

    8.20%

  • Gerindra 2.283

    6.08%

    PKB 4.178

    11.13%

  • Golkar 2.495

    6.65%

    PDIP 3.034

    8.08%

  • Nasdem 3.656

    9.74%

    PKPI 2.541

    6.77%

  • Berkarya 2.522

    6.72%

    PKS 2.380

    6.34%

  • Perindo 1.383

    3.69%

    PPP 771

    2.05%

  • Demokrat 3.698

    9.85%

    PAN 1.195

    3.18%

  • Hanura 2.864

    7.63%

    PSI 1.667

    4.44%

  • Garuda 1.202

    3.02%

    PBB 1.659

    4.42%

logo
header-add

Konsistensi Implementasi Pemilu

21 January 2021 152

Konsistensi_Implementasi_Pemilu.jpg

Setelah melaksanakan Pemilu serentak 2019, kini KPU harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu serentak 2020. Untuk pemilu serentak 2020 yang akan dilakukan pada 9 Provinsi dan 224 kabupaten serta 37  kota. Suksesnya Pemilu serentak 2019  tidak berbanding lurus dengan apresiasi terhadap proses kerja yang dilakukan oleh KPU tentang  pelaksanaan pesta demokrasi sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap UU dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan. KPU sebagai penyelenggara tentu harus taat kepada UU dan wajib menjalankan apa yang menjadi keputusan UU.

Ditengah mempersiapkan Pemilu serentak 2020, muncul wacana agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, Wacana ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, ( Merdeka.com, Rabu 25 April 2019 ).  Dan diperkuat dari penyataan Menteri Dalam Negeri, ( Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian,CNBC Indonesia 11 November 2019). Sikap KPU sendiri melalui Ketua KPU, "Kalau soal pilihan sistem, kami serahkan sepenuhnya kepada pembuat UU," (Arief Budiman, CNBC Indonesia 11 November 2019).

Perludem adalah salah satu dari sekian banyak lembaga yang secara tegas menolak dilakukannya Pemilihan oleh anggota DPRD. Ini jelas kemunduran dalam proses demokrasi. "Jadi kalau gagasan evaluasinya justru ingin mengembalikan pilkada ke DPRD ,gagasan itu malah makin melemahkan ruang partisipasi politik warga negara yang sudah cukup baik terlaksana dalam penyelenggaraan pilkada langsung,"  ( Titi Anggaraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), voaindonesia.com, 15 November 2019 )

Disaat yang sama pendapat partai politik juga beragam. Partai Golkar menyatakan ketidaksetujuannya, "Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," (Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Tempo.co,  8 November 2019 ) sedangkan Partai PPP , "pihaknya mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.  ( Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi. KOMPAS.com, 20 November 2019 )

Ini adalah babak baru dari sistem demokrasi kita setelah KPU melaksanakan Pilkada serentak sejak tahun 2015 dan Pemilu serentak 2020 adalah yang ke-empat kalinya.  Tentu kita berharap rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai amanat UUD 1945 juga diberikan ruang untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan apa yang menurut mereka dapat mewakili dan memenuhi harapan- harapannya.

Partai politik sebagai penentu dalam interaksi demokratis tentu juga mengharapkan agar sistem yang dilaksanakan benar-benar yang terbaik. Dilain pihak negara juga  dituntut untuk konsisten dalam menjalankan kewajibannya terhadap proses pemilihan Umum. Maka dari itu kearifan dan pikiran yang bijak tentu menjadi harapan kita, sehingga rakyat  sebagai pemilik kedaulatan tidak terabaikan. Karena itu hendaklah semua pemilik kepentingan tetap bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Menciptakan sebuah sistem yang demokratis dan ideal serta efisien tentu tidaklah mudah, tetapi harus terus dilakukan sperbaikan secara berkelanjutan  untuk menemukan sebuah sistem yang lebih baik . Karena pepatah mengatakan, " tidak ada gading yang tak retak". Semoga. (Edy Sagabulang)